Izin Usaha Jasa Konstruksi 2021

Izin Usaha Jasa Konstruksi 2021 – Kami dapat memberikan layanan konsultasi kebijakan mengenai kepatuhan hukum. Pengadaan bahan/jasa konstruksi (perencanaan – pengadaan – pelaksanaan – kontrak); dan pemenang tender Kami juga membantu perumusan kebijakan perusahaan (peraturan dewan dan dokumen tender). Hubungi bonatua.766hi@gmail.com

IUJK merupakan izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan kegiatan jasa konstruksi berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 02 Tahun 2017 (UU2/17). Lebih lanjut, IUJK diatur secara khusus pada Pasal 28 dan 29. Namun UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diganti dengan UU Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah tentang Cipta Kerja, bukan UU Nomor 2 Tahun 2022. Undang-Undang (UU6/23), terdapat dua pasal yang diubah yang mana nama dan pengertian Izin Usaha (IUJK) diubah menjadi Izin Usaha, yaitu undang-undang yang memperbolehkan pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan suatu usaha dan/atau kegiatannya. Sistem Perizinan Perdagangan Online Single Submission (OSS) merupakan sistem elektronik terpadu perizinan perdagangan berbasis pelayanan yang dikelola dan diatur oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan perdagangan berbasis risiko.

Izin Usaha Jasa Konstruksi 2021

Selain itu, Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Izin Usaha Berbasis Risiko (PP5/21), izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha adalah sebagai berikut: a. Nomor Induk Berusaha (NIB); jaring. Sertifikat Standar (SS) diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah berdasarkan kewenangan masing-masing berdasarkan hasil sertifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh pedagang niaga. Pasal 99 kemudian menentukan bahwa SS diperuntukkan bagi perdagangan ekspor. Perizinan pada subsektor jasa konstruksi, meliputi: a. SBU Konstruksi; B. Konstruksi SKK; dan C. lisensi NIB dan SS yang tidak disetujui diterbitkan oleh OSS Institute dan harus segera mendapat persetujuan dalam jangka waktu yang ditentukan.

See also  Serum Untuk Mencerahkan Wajah Kusam

Pentingnya Memiliki Siujk

Sebelum adanya perubahan UU 2/17, aturan IUJK juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU23/14) tentang pembagian urusan pemerintahan yang terkoordinasi antara pusat dan daerah serta provinsi daerah. disusun berdasarkan lampiran. Dikatakan bahwa:

I. Luasnya pembagian urusan publik secara simultan antara pemerintah pusat dengan daerah dan kabupaten/kota, di bidang pelayanan publik dan penataan ruang, huruf C berkaitan dengan Departemen Urusan Publik, Tabel No. 10 di bawah. Matriks Struktur:

Namun UU 23/14 juga diubah dengan UU 2/23, Pasal 402 A menyatakan pembagian urusan pemerintahan secara serentak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dapat dilampirkan dengan undang-undang. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. . Sebaliknya hukum tergugat dan dijelaskan. Nampaknya hal ini bisa berarti IUJK dihapuskan dan digantikan oleh SS, kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota juga dihapuskan dan digantikan oleh OSS dan pemerintah pusat, dalam hal ini Kepentingan Umum diwakili oleh Kementerian. dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Perubahan izin usaha tersebut rupanya dilakukan pasca terbitnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Dalam Penyelenggaraan Izin Usaha Berbasis Risiko di Tempat Umum dan Perumahan Rakyat. . adalah . Bagian (PMPUPR 21/6) dengan versi sebagai berikut (dapat diunduh https://jdih.pu.go.id/detail-document/2863/1).

Jasa Pembuatan Iujk Wilayah Medan

Pasca PMPUPR6/21, Direktorat Jenderal Konstruksi secara resmi mengumumkan bahwa Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) tidak lagi diterbitkan dan selanjutnya akan disesuaikan dengan standar yang dipersyaratkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Hal ini ditegaskan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) dengan menerbitkan surat No. 04.01-Dk/349 dengan tembusan sebagai berikut:

See also  Cara Bikin Rendang Jengkol Tidak Bau

JAKARTA, 25 Januari 2024: Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tiga orang atas dugaan korupsi pembangunan Sistem Perlindungan Pekerja Migran (TKI) Indonesia.

Surat izin jasa konstruksi, izin usaha jasa konstruksi oss, surat izin usaha jasa konstruksi dikeluarkan oleh, surat izin usaha jasa konstruksi siujk, cara mengurus surat izin usaha jasa konstruksi, izin usaha jasa konstruksi, izin usaha jasa konstruksi nasional, surat izin usaha jasa konstruksi, izin jasa konstruksi, izin usaha konstruksi, klasifikasi izin usaha jasa konstruksi, surat izin usaha konstruksi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *